Contoh Program Kerja Kepala SMKN

PROGRAM KERJA KEPALA SMK N 1 Negeri Besar TAHUN PELAJARAN 2014/2015


    A.      Latar Belakang

Secara etimologi, kepala sekolah merupakan padanan dari school principal yang tugas kesehariannya menjalankan principalship atau kekepalasekolahan. Istilah kekepalasekolahan mengandung makna sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. Penjelasan ini dipandang penting, karena terdapat beberapa istilah untuk menyebut jabatan kepala sekolah, seperti administrasi sekolah(school administrator) , pimpinan sekolah (school leader), manajer sekolah (school manajer), dan sebagainya.

Dewasa ini tuntutan terhadap peran kepala sekolah tidak lagi sekedar sebagai administrator pendidikan, akan tetapi mengembalikan hakikat kepala sekolah sebagai guru menuntut peran sebagai pemimpin pembelajaran. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran merupakan suatu konsep yang relatif baru yang muncul di awal tahun 1980-an, yang sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa sekolah efektif biasanya memiliki kepala sekolah yang menekankan pentingnya kepemimpinan pembelajaran (Brookover & Lezotte, 1982). Di paruh pertama tahun 1990-an, perhatian pada kepemimpinan pembelajaran sempat memudar, digantikan oleh pembahasan di seputar manajemen berbasis sekolah dan kepemimpinan fasilitatif (Lashway, 2002). Namun, akhir-akhir ini, kepemimpinan pembelajaran telah kembali bangkit dengan semakin meningkatnya tuntutan pemenuhan standar akademik dan perlunya sekolah membuka diri agar accountable (bertanggung-gugat).

Sekalipun sebagian besar pakar sepakat bahwa kepemimpinan pembelajaran mutlak diperlukan untuk mewujudkan sekolah efektif, namun masih jarang yang menjadikannya sebagai prioritas. Misalnya, di antara sekian banyak tugas yang dikerjakan kepala sekolah, hanya sepersepuluh dari waktu mereka yang dicurahkan untuk kepemimpinan sekolah (Stronge, 1988). Di antara alasan yang dikutip para pakar atas kurangnya penekanan pada kepemimpinan pembelajaran adalah kurang adanya pelatihan yang mendalam, kurangnya waktu, meningkatnya pekerjaan administrasi, dan persepsi masyarakat tentang peran kepala sekolah masih sebagai manajer (Flath, 1989; Fullan, 1991). Dewasa ini, sebagian besar pemimpin sekolah mencari keseimbangan dalam peran mereka sebagai manajer-administrator dan pemimpin pembelajaran.

Kepemimpinan pembelajaran berbeda dengan kepemimpinan seorang administrator atau manajer sekolah dalam beberapa hal. Kepala sekolah yang membanggakan diri sebagai administrator biasanya terlalu menyibukkan diri dengan tugas-tugas manajerial, sementara kepala sekolah yang menjadi pemimpin sekolah melibatkan diri dalam menetapkan tujuan yang jelas, mengalokasikan sumber-daya pembelajaran, mengelola kurikulum, memonitor perencanaan pembelajaran, dan mengevaluasi guru. Pendek kata, kepemimpinan pembelajaran mencerminkan tindakan-tindakan yang diambil oleh seorang kepala sekolah untuk mendorong pertumbuhan/perkembangan belajar siswa (Flath, 1989). Pemimpin pembelajaran menjadikan kualitas pembelajaran sebagai prioritas tertinggi sekolah dan berupaya mewujudkan visi ini menjadi kenyataan.

Belakangan, definisi kepemimpinan pembelajaran diperluas dengan memasukkan pelibatan yang lebih serius pada urusan utama dari penyelenggaran sekolah, yakni pengajaran/ pembelajaran dan belajar/pemelajaran. Dengan terjadinya pergeseran fokus dari mengajar ke belajar, sebagian pakar mengusulkan istilah “learning leader” (pemimpin belajar/ pemelajaran) menggantikan “instructional leader” (DuFour, 2002).

The National Association of Elementary School Principals (2001) mendefinisikan kepemim-pinan pembelajaran sebagai pemimpin komunitas pembelajar, yang di dalam komunitas pembelajar itu guru-guru bertemu secara teratur untuk membahas pekerjaan mereka, berkolaborasi untuk memecahkan masalah, merefleksikan pekerjaan, dan bertanggung-jawab terhadap apa yang dipelajari siswa. Dalam komunitas pembelajar, pemimpin pembelajaran menjadikan belajar orang dewasa (guru, staf dan pekerja lainnya) sebagai prioritas, menetapkaan ekspektasi tinggi terhadap kinerja, menciptakan budaya belajar berkelanjutan bagi orang dewasa, dan mendapatkan dukungan masyarakat untuk keberhasilan sekolah.

Blase dan Blase (2000) menyebutkan perilaku kepemimpinan pembelajaran, seperti menyampaikan saran, memberi umpan-balik, menjadi model pembelajaran yang efektif, meminta pendapat, mendorong kolaborasi, menyediakan kesempatan pengembangan profesional, dan memberi pujian atas pembelajaran efektif.

Dengan latar belakang masalah diatas maka kepala SMKN 1 Negeri Besar mencoba menyusun program kerja yang lebih komprehensif berkaitan dengan tuntutan berbagai idealism dan regulasi yang berlaku. Program yang disusun diharapkan lebih visioner dan missioner sebagaimana visi yang ditetapkan.

B.       Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
1. Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/MI.
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
18. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

C.      Tujuan

Penyusunan Program kerja Kepala Sekolah ini bertujuan:
a. Kepala sekolah mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan sehingga tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan sekolah dapat dicapai.
b. Memberikan arah kerja kepala sekolah dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan.
c. Memberikan arah dan target kinerja secara berkala.
d. Memberikan arah bagi segenap warga sekolah untuk menjalankan tugas organisasi.
 

D.      Prinsip Penyusunan Program Kerja

a. Prinsip relevansi; relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistomologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosilogis).
b. Prinsip fleksibilitas; program kerja  memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang,
c. Prinsip kontinuitas; program yang disusun memiliki kesinambungan dalam kurun waktu yang ditetapkan.
d. Prinsip efisiensi; program dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain secara optimal, sermat dan tepat.
e. Prinsip efektifitas; program disusun untuk efektifitas kerja organisasi dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan.

0 Response to "Contoh Program Kerja Kepala SMKN"

Post a Comment